Mengurus ijin PJK3 Pembina atau pelatihan FAT

Sebenarnya PJK3 dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, misalnya PJK3 bidang industri, PJK3 untuk perusahan kostruksi dan lain sebagainya. Kita akan bahas secara khusus yaitu bidang kesehatan. Dalam bidang Kesehatan PJK3 ada dua. Yaitu tentang pemeriksaan kesehatan, biasanya dipakai untuk melaksanakan MCU karyawan dan PJK3 untuk melaksanakan training FAT. 
Bagi perusahaan atau individu yang concern tentang perlunya kesehatan dalam hidup sehari hari. Maka di rasa perlu untuk menerapkan bagaimana menjaga kesehatan dan mengobati atau mencegah sebelum kejadian fatal terjadi.
Untuk itu diperlukan ketrampilan yamg mumpuni bagi seseorang untuk bisa menjadi petugas kesehatan di tempat kerja. Tentunya di samping seseorang tersebut memahami tentang bagaimana menolong sesorang atau dirinya sendiri harus punya latar belakang  medis.
Tidak hanya itu sesorang tersebut harus punya ijin atau sertifikat yang diakui pemerintah. Di Indonesia yang berhak mengeluarkan sertifikat FAT (First Aid Training) adalah Kementrian Tenaga Kerja) .
Bagaiaman cara mengurus sertifikat tersebut ? Sebenarnya caranya sederhana. Langkah langkahnya sebagi berikut.

  1. Membuat surat permohonan yang ditujukan ke Kementrian tenaga kerja
  2. Akte perusahaan dan pengesahannya.
  3. Perusahaan tersebut harus mempunyai ijin Usaha atau SIUP
  4. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak
  5. Surat keterangan domisili
  6. Daftar peralatan yang di gunakan untuk First aid training
  7. Ada struktur Organisasi yang menggambarkan posisi dan Hirarki 
  8. Mempunyai tenaga dokter yang sudah mempunyai ijin sebagai dokter pemeriksa kesehatan kerja dari pemerintah.
  9. Surat pernyataan bersedia sebagai tenaga pembina dari dokter atau ahli K3
  10. Daftar riwayat hidup dokter pemeriksa
  11. Foto 4 x 6 = 2 lembar

Lalu bagaimana pelaksanaan di lapangan ? langkahnya sebagai berikut


  1. Biasanya perusahaan yang bersangkutan (yang sudah punya ijin sebagai PJK3) membuat permohonan ijin kepada dinas tenaga kerja terkait. Permohonan ijin itu di CC kan ke Kementrian tenaga kerja.
  2. Setelah itu sesuai dengan perjanijian antara perusahaan PJK3 dan cliennya serta Dinas Tenaga kerja terkait melaksanakan training PJK3 di tempat yang telah di tetapkan.
  3. Berdasarkan hasil training tersebut dibuat Berita Acara dan di kirim ke Kementrian tenaga Kerja untuk di buatkan sertifikat.
  4. Dan Dinas Tenaga kerja setempat membuat kartu petugas untuk semua peserta training.



Keanggotaan KADIN dan Sertifikasi KADIN

Biasanya keanggotaan KADIN ini adalah syarat yang harus di punyai bila seseorang atau perusahaan akan mengikuti tender.
Cara mengurus sebagai anggota KADIN adalah datang di KADIN setempat. Pertama kali yang harus dilakukan adalah registrasi secara online.
Bila pendaftaran secara online sudah dilakukan maka kita mengikuti aturan setempat (kadin setempat) tentang tatacara pendaftarannya,
Sertifikasi Kadin adalah sertifikat yang dipunyai setelah orang atau peusahaan itu mempunyai keanggotaan kadin.
Tentang sertifikasi KADIN itu berisi kemampuan perusahaan dalam bidang apa yang di tekuni misalnya bergerak dalam bidang tenaga kerja, kontraktor listrik, bangunan, kesehatan, sosial dan lain sebagainya. Pengurusan ini ada biaya yang harus di keluarkan. Besarnya biaya tergantung kepada jenis SIUP atau ijin usaha yang di punyai peusahan tersebut.

Cara mengurus Peraturan Perusahan

Peraturan perusahaan adalah segala aturan yang wajib di ikuti oleh seluruh karyawan dari tingkat yang paling bawah sampai top management. Aturan itu di rumuskan dalam suatu kesepakatan yang mengikat untuk masing masing karyawan. Perturan perusahaan akan menjadi syah kalau sudah di daftarkan dan disyahkan oleh yang berwenang.
Pada era sekarang terdapat penggolongan tentang pengurusan ijin pendaftaran/pengesahan kalau di lihat dari wewenang yang mengeluarkan ijin.
Bila suatu perusahaan dalam aktifitasnya mempunyai banyak cabang yang tersebar di beberapa kota di luar pulau, maka yang wajib mengeluarkan ijin adalah Kementrian Tenaga kerja dalam hal ini bagian hubungan Industrial. Jadi kita mengurusnya di Kementrian Tenaga Kerja
Bila suatu perusahaan mempunyai beberapa cabang dalam satu kota di satu propinsi maka pengurusannya di propinsi masing masing
Bila suatu perusahaan tidak mempunyai cabang apa pun,maka yang wajib mengeluarkan ijin adalah wilayah masing masing atau kota tempat domisili perusahaan tersebut.
Semua jenis perusahaan seperti PT, CV, Firma , PMA, PMDN dan lain sebagainya wajib mempunyai Peraturan Perusahaan yang disyahkan oleh pemerintah.  

Mengurus Ijin Edar Alat Kesehatan yang mudah

Untuk menjamin keamanan mutu dan manfaat maka alat kesehatan baik  impor maupun dalam negeri yang beredar dimasyarakat harus mempunyai ijin edar. Di Indonesi tanggungjawab untuk itu ada di Direktorat Jendrak kefarmasian dan alat kesehatan.
Ijin edar ini di keluarkan oleh Menteri kesehatan c.q Direktorat Jendral kefarmasian dan alat kesehatan.
Tahap tahap perijinan yang harus di lalui dalam mengurus ijin ini adalah sbb>
1. Tahap proses penentuan kelas, yang mana pemohon hanya mengisi formulir dengan bemar sesuai keaadaan di perusahaannya.
2. Tahap Poses evaluasi, pada tahap ini berkas yang telah di isi diserahkan ke loket di Dirjen Bina kefarmasian.

Proses pengurusan Izin Penyalur Alat Kesehatan

Pada era saat ini pendaftaran Ijin Penyalut Alat Kesehatan (IPAK) menggunakan sisitem online.
Tahap pengurusan nya adalah kita harus mengurus Rekomendasi dari Departemen Kesehatan di Dinas Kesehatan masing masing Propinsi.
Setelah tahap Rekomendasi selesai kita akan mengurus untuk tahap pra registrasi yaitu mengevaluasi kelengkapan persyartan pada tahap awal.
Tahap Registrasi adalah proses evaluasi pada layak ataau tidaknya sarana dan cara distrinbusi obat yang baik, pada tahap ini proses bisa disetujui, harus melengkapi data atau langsung surat penolakan , karena mungkin tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan.
Selain kita mengurus peijinan yang baru IPAC. Dalam kasus banyak kita jumpai mengurus permohonan IPAC untuk merubah penanggungjawab teknis, perubahan pimpinan, perubahan alamat dan perluasan kelompok produk.
Yang mana persyartan adalah sama seperti izin yang baru.

Mengurus ijin Dokter Asing praktek di Indonesia pada era MEA

Saat ini sesuai dengan era globalisasi maka dokter asing bisa praktek di Indonesia. Memang tidak semua dokter asing bisa praktek, hanya dokter dari wilayah asia tenggara yang sementara ini di ijinkan praktek. Hanya saja ijin ini masih terbatas sebagai Medical Advisor, jadi memang tidak praktek secara langsung ke pasien.  Persyaratan dokter asing ini sangatlah banyak dan ketat.
Perijinan dokter asing ini diperuntukkan untuk ijin sebagai berikut
  1. Pelayanan Kesehatan
  2. Pendidikan dan pelatihan kesehatan
  3. bakti sosial bidang kesehatan
  4. dan penelitian kesehatan.
Dokter, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lain bisa mengajukan ijin ini.

Prosedur singkat mengenai cara memperoleh ijin ini adalah mengajukan permohonan RPTKA dan IMTA. Pada waktu pengurusan RPTKA biasanya dilakukan secara online di departemen tenaga kerja, selain itu berkas permohonan juga di krim ke Kemenaker
Yang perlu diperhatikan adalah pada waktu kita mengurus RPTKA kita harus mendapat rekomendasi dari Departemen kesehatan RI.
Berdasarkan pengalaman penulis, ijin untuk dokter praktek di Indonesia belum berhasil di urus, sehingga kita mengurus hanya dokter asing sebagai Medical advisor. Jadi Medical Advisor hanya mendampingi dokter Indonesia yang praktek langsung ke pasien. Jadi fungsi Medical Advisor memberikan training atau advisor saja ke dokter Indonesia
Ijin ini yang mengeluarkan adalah Departemen tenaga kerja, Sesuai dengan Rekome dari Depkes.
               

Cara urus Pedagang Besar Farmasi supaya tidak ribet

PBF atau pedagang besar farmasi adalah ijin yang di keluarkan oleh Dinas Kesehatan terhadap perusahaan yang menjual kembali obat obatan farmasi.
Sebelum mengurus surat permohonan ke Menteri Kesehatan, terlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi dari Dinas kesehatan Propinsi dan dari BPOM.
Biasanya dinas kesehatan akan melakukan survai kelayakan ke gudang pemohon, untuk memperoleh informasi berdasarkan data pemohon. Pada waktu mengadakan survai petugas dinas kesehatan akan minta verifikasi tentang dokumen dokumen yang di lampirkan dengan cara minta dokumen asli untuk di perlihatkan. Yang penting di perhatikan adalah bahwa gudang PBF harus ada ruang untuk penerimaan barang, ruang rejek atau karantina, dan ruang penyimpanan.Pada saat pemerikasaan ini petugas BPOM akan mengadakan pemeriksaan secara detail, termasuk keaadaan ruang yang mencakup kebersihan , peralatan, volume persediaan di bandiangkan dengan permintaan dan lainya.  Setelah semua hal di periksa maka BPOM akan menerbitkan Berita Acara.
Setelah rekomendasi diperoleh dari dua instansi tersebut, maka permohonan selanjutnya diajukan ke Menteri Kesehatan di Kantor Kementrian Kesehatan di Jakarta. Pada waktu dokumen diajukan ke Meteri Kesehatan, akan ada biaya dari pemerintah yaitu dikategorikan  pendapatan bukan pajak.
Pada banyak kasus ijin yag di keluarkan oleh Kementrian kesehatan yang sudah lama perlu diperbaharui yang persyaratannya sama kalau kita mengajukan baru. Saat ini pengurusan dilakukan awalnya di BPOM yang ditentukan ke Balai POM. Setelah kita memperoleh rekomendasi dari Balai POM  , maka rekom tersebut dipakai untuk mengurus ke PTSP Provinsi . Setelah itu Rekomendasi dari Balai Pom dan PTSP diajukan ke Kementrian kesehatan untuk penerbitan Ijin PBF