Cara urus Pedagang Besar Farmasi supaya tidak ribet

PBF atau pedagang besar farmasi adalah ijin yang di keluarkan oleh Dinas Kesehatan terhadap perusahaan yang menjual kembali obat obatan farmasi.
Sebelum mengurus surat permohonan ke Menteri Kesehatan, terlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi dari Dinas kesehatan Propinsi dan dari BPOM.
Biasanya dinas kesehatan akan melakukan survai kelayakan ke gudang pemohon, untuk memperoleh informasi berdasarkan data pemohon. Pada waktu mengadakan survai petugas dinas kesehatan akan minta verifikasi tentang dokumen dokumen yang di lampirkan dengan cara minta dokumen asli untuk di perlihatkan. Yang penting di perhatikan adalah bahwa gudang PBF harus ada ruang untuk penerimaan barang, ruang rejek atau karantina, dan ruang penyimpanan.Pada saat pemerikasaan ini petugas BPOM akan mengadakan pemeriksaan secara detail, termasuk keaadaan ruang yang mencakup kebersihan , peralatan, volume persediaan di bandiangkan dengan permintaan dan lainya.  Setelah semua hal di periksa maka BPOM akan menerbitkan Berita Acara.
Setelah rekomendasi diperoleh dari dua instansi tersebut, maka permohonan selanjutnya diajukan ke Menteri Kesehatan di Kantor Kementrian Kesehatan di Jakarta. Pada waktu dokumen diajukan ke Meteri Kesehatan, akan ada biaya dari pemerintah yaitu dikategorikan  pendapatan bukan pajak.
Pada banyak kasus ijin yag di keluarkan oleh Kementrian kesehatan yang sudah lama perlu diperbaharui yang persyaratannya sama kalau kita mengajukan baru. Saat ini pengurusan dilakukan awalnya di BPOM yang ditentukan ke Balai POM. Setelah kita memperoleh rekomendasi dari Balai POM  , maka rekom tersebut dipakai untuk mengurus ke PTSP Provinsi . Setelah itu Rekomendasi dari Balai Pom dan PTSP diajukan ke Kementrian kesehatan untuk penerbitan Ijin PBF